MEDIARAKYAT.co.id – Nahdlatul Ulama (NU) mengukuhkan sejarah penting melalui Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984 dengan menetapkan keputusan kembali ke Khittah 1926 dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Langkah strategis ini diambil guna merekonstruksi relasi dengan pemerintah Orde Baru serta melepaskan keterikatan jam’iyah dari politik praktis pascadekade ketegangan internal.
Muktamar yang berlangsung di Pondok Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, Situbondo, Jawa Timur tersebut menjadi titik balik hubungan NU dengan negara. Melalui forum tertinggi organisasi ini, NU menegaskan kembali jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan sebagaimana awal didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri pada 31 Januari 1926 di Surabaya.
Tiga Keputusan Besar Muktamar Situbondo
Perhelatan Muktamar ke-27 menghasilkan tiga pilar keputusan utama yang mengubah fondasi pergerakan NU di Indonesia. Pertama, NU secara resmi menyatakan kembali ke Khittah 1926. Kedua, NU memutuskan keluar dari politik praktis dan mengambil posisi netral dengan menjaga jarak yang sama terhadap seluruh kekuatan sosial politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketiga, NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi.
Keputusan menarik diri dari ranah politik praktis sekaligus mengakhiri keterikatan formal NU dengan PPP, yakni partai fusi empat parpol Islam yang dibentuk pada awal 1970-an bersama PSII, Perti, dan Parmusi.
“Munas Situbondo 1983 dan Muktamar Situbondo 1984 menunjukkan telah terjadinya rekonsiliasi NU dengan rezim Orde Baru Soeharto dan menandai munculnya elite baru di pucuk pimpinan NU,” ujar Peneliti Akademis NU Martin van Bruinessen dalam karyanya, Jumat (07/08/2026).
Martin menegaskan bahwa langkah penetapan asas tunggal dan penarikan diri dari politik dibuat sebagai bentuk respons terhadap tekanan politik eksternal sekaligus rekonstruksi pandangan organisasi.
“Keputusan menarik diri dari politik praktis dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal NU, tidak diragukan lagi dibuat paling tidak untuk sebagian sebagai respon terhadap tekanan politik dari luar. Pandangan ini identik dengan pandangan asli para pendiri NU, yang telah ditinggalkan NU ketika ia jadi partai politik,” tambah Martin van Bruinessen, Jumat (07/08/2026).
Krisis Kepemimpinan dan Konflik Idham Chalid
Dinamika menuju Muktamar ke-27 diwarnai krisis kepemimpinan internal di bawah Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Idham Chalid. Tokoh senior asal Kalimantan Selatan dan alumni Pondok Modern Gontor tersebut memimpin tanfidziyah dalam waktu yang relatif panjang serta dikenal dekat dengan KH Abdul Wahab Chasbullah.
Namun, frustrasi meluas di kalangan kiai dan ulama akibat marjinalisasi politik NU dan penetapan kebijakan yang dinilai tidak transparan. Kepemimpinan Idham Chalid mendapat sorotan tajam karena menyetujui penggabungan Partai NU ke dalam PPP tanpa musyawarah mendalam dengan pengurus PBNU lainnya. Selain itu, faktor penurunan kesehatan membuat Idham jarang berkantor di PBNU, sehingga memicu keluhan kiai-kiai di Jawa bahwa struktur formal Syuriah kerap dilangkahi oleh para politisi di Jakarta.
Ketegangan semakin memuncak saat Ketua Umum PPP HJ Naro melakukan pembersihan politisi NU yang kritis terhadap rezim Orde Baru dari DPR RI, termasuk KH Yusuf Hasyim, putra bungsu KH Hasyim Asy’ari sekaligus pimpinan Pondok Tebuireng Jombang.
Perselisihan Poros Situbondo vs Poros Cipete
Pascameninggalnya Rais Am ketiga KH Bisri Syansuri, perdebatan mengenai kepemimpinan tertinggi Syuriah mengemuka. Melalui Munas Kaliurang Yogyakarta, KH Ali Ma’shum dari Pondok Al Munawwir Krapyak Yogyakarta akhirnya terpilih sebagai Rais Am menggantikan posisi interim KH Anwar Musaddad.
Menjelang Pemilu 1982, empat tokoh senior NU yaitu KH Ali Ma’shum, KH Machrus Aly (Lirboyo Kediri), KH As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), dan politisi senior KH Masjkur mendatangi kediaman Idham Chalid untuk membujuknya mundur secara sukarela demi alasan kesehatan. Kendati sempat menyetujui, Idham Chalid menarik kembali surat pengunduran dirinya 10 hari kemudian.
Sikap tersebut membelah internal organisasi menjadi dua kubu utama: Poros Cipete di Jakarta yang berpusat pada kepemimpinan KH Idham Chalid, serta Poros Situbondo yang dimotori oleh KH As’ad Syamsul Arifin bersama jajaran pengasuh pesantren.
Kelompok Situbondo menolak mengakui Idham Chalid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah hingga pelaksanaan Muktamar 1984. Sebaliknya, kelompok Cipete membalas pada Januari 1983 dengan menyatakan penetapan Kiai Ali Ma’shum di Munas Kaliurang tidak sah serta mengklaim KH Anwar Musaddad dan KH Ali Yafie berhak mengatasnamakan Syuriah PBNU.
Tekanan Politik Rezim Orde Baru
Pergolakan internal NU terjadi di tengah menguatnya dominasi politik rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Pada awal 1980-an, Golkar tampil sebagai kekuatan tunggal mayoritas dengan penguasaan suara pemilu melebihi 60 persen, didukung birokrasi dan peran Dwifungsi ABRI di berbagai sektor kehidupan.
Penerapan kebijakan politik massa mengambang (floating mass) mengebawahkan struktur parpol oposisi hingga tingkat kabupaten/kota, sementara jaringan Karakterdes milik Golkar merambah langsung ke tingkat desa. Kondisi ini menekan ruang gerak politik NU sehingga mendorong para aktivis muda dan ulama untuk mengalihkan fokus perjuangan ke sektor pengembangan masyarakat, pendidikan, dan sosial-keagamaan.
Konteks dan Catatan Redaksi
Muktamar ke-27 Situbondo 1984 merepresentasikan transformasi historis paling menentukan bagi perjalanan Nahdlatul Ulama di era modern. Keputusan kembali ke Khittah 1926 berhasil melepaskan NU dari jebakan konflik politik praktis jangka pendek serta menyelamatkan jam’iyah dari tekanan intensif rezim otoriter Orde Baru.
Secara jangka panjang, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal memperkokoh posisi NU sebagai benteng keagamaan yang inklusif dan nasionalis di Indonesia. Langkah rekonsiliasi ini memulihkan peran utama kiai dan pesantren sebagai pemegang kendali moral serta pengembang ikhtiar sosial-kemasyarakatan hingga saat ini.
👁 586 kali dibaca
