MEDIARAKYAT.co.id – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat didesak segera turun tangan menyelidiki dugaan masalah dalam proyek Pembangunan Pengaman Pantai Teluk Pakedai di Kabupaten Kubu Raya senilai Rp14,9 miliar pada Selasa (18/8/2026). Desakan pengusutan tersebut mencuat menyusul terhentinya pengerjaan fisik proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 tersebut.
Berdasarkan informasi dari lokasi pengerjaan, progres fisik pembangunan tempat perlindungan pesisir tersebut saat ini baru mencapai angka 20 persen. Pihak pelaksana proyek, yakni PT Kirana Agung Persada, dilaporkan telah meninggalkan lokasi pekerjaan sebelum kewajiban kontraktual diselesaikan sepenuhnya.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari warga sekitar karena potensi kerugian keuangan negara serta tidak optimalnya pemanfaatan dana publik. Ketentuan hukum dan pasal-pasal yang tertuang dalam dokumen kontrak pengerjaan dinilai diabaikan begitu saja tanpa ada tindakan tegas dari pihak penyedia jasa maupun pengawas.
Desakan Keterbukaan Publik dan Pengusutan Hukum
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keheranannya atas sikap pengelola proyek yang terkesan membiarkan kekosongan pengerjaan tersebut terjadi secara berlarut-larut.
“Mangkrak itu kan bentuk kegagalan perencanaan pengelola. Kok mereka tenang-tenang saja seolah-olah sudah tahu kalau ini bakal terjadi. Kepala Balai, Kasatker, atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus bisa menjelaskan faktor penyebab sehingga ini terjadi kepada publik. Kalau cuma diam, berarti ada yang tidak beres di internal BWSK 1,” ujar warga tersebut pada Selasa (18/8/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah cepat dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengurai potensi penyimpangan dalam tata kelola alokasi anggaran infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat tersebut.
“Polda Kalbar wajib melakukan panggilan guna proses penyelidikan dan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini,” tegasnya.
Pentingnya Evaluasi Lapangan dan Pengawasan Kontrak
Dalam keterangannya, warga juga menyoroti proses verifikasi dan rekam jejak kesiapan kontraktor sebelum penandatanganan kesepakatan kerja. Pejabat Pembuat Komitmen dinilai harus rutin melakukan pemeriksaan faktual di lapangan terkait kesiapan pelaksana secara nyata.
“Sebelum pekerjaan dimulai, mestinya PPK rutin melakukan pengecekan lapangan terhadap kesiapan pelaksana. Jangan setelah dinyatakan mulai, tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan beralasan tidak ada modal. Ini proyek pemerintah, komitmen apapun yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tentu harus dilaksanakan karena yang bakal jadi korban adalah kualitas bangunan dan uang rakyat,” kata warga itu menambahkan.
Pihaknya meminta agar pihak pengelola tidak melempar kesalahan sepenuhnya kepada kontraktor pelaksana tanpa memberikan klarifikasi transparan kepada publik. Keterbukaan informasi dinilai penting guna menepis spekulasi publik mengenai dugaan praktik penyimpangan dalam alokasi pengerjaan proyek tersebut.
Konteks Dampak dan Implikasi Pembangunan Pesisir
Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Teluk Pakedai di Kabupaten Kubu Raya dirancang untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi serta kerusakan lingkungan laut. Pengalokasian dana APBN hingga belasan miliar rupiah mencerminkan pentingnya infrastruktur ini bagi keselamatan dan perekonomian warga lokal.
Terhentinya pengerjaan di tingkat progres 20 persen berdampak langsung pada tidak tercapainya fungsi perlindungan pantai secara optimal. Evaluasi menyeluruh serta tindakan tegas dari jajaran penegak hukum dan instansi pengawas internal menjadi langkah krusial untuk memastikan akuntabilitas anggaran negara dan menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur publik.
👁 146 kali dibaca
