MEDIARAKYAT.co.id – Organisasi GEMPAR NTB secara terbuka mendorong Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) untuk menunjuk H. Muhammad Aminurlah, S.E. sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat pada Jumat (7/8/2026). Langkah ini diambil guna mengisi kekosongan posisi kepemimpinan daerah setelah ketua terdahulu diberhentikan akibat terlibat masalah hukum.
Kekosongan kepemimpinan tersebut terjadi usai Ketua DPW PAN NTB periode 2025–2029 hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) VI pada April 2025, Lalu Ahmad Zaini, resmi diberhentikan dari jabatannya. Situasi ini mendorong kebutuhan mendesak akan figur pemimpin baru yang mampu merajut kembali kekuatan struktur partai serta menjaga soliditas antarkader di tingkat akar rumput hingga provinsi.
Ketua GEMPAR NTB, Syuryadin, mengutarakan bahwa figur yang akrab disapa Haji Maman tersebut memiliki kapabilitas politis dan pengalaman organisasi yang memadai untuk memimpin. Sosok tersebut tercatat sebagai kader senior yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, serta bertindak sebagai Bendahara Demisioner DPW PAN NTB.
“PAN NTB membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kekuatan kader, bukan hanya kuat di satu wilayah. Kami melihat H. Muhammad Aminurlah memiliki pengalaman, jaringan dan kapasitas untuk menjalankan amanah tersebut,” ujar Ketua GEMPAR NTB, Syuryadin, Jumat (7/8/2026).
Kriteria Konsolidasi dan Kesiapan Organisasi
Syuryadin menegaskan bahwa DPP PAN perlu mencermati kebutuhan riil konsolidasi organisasi dibandingkan sekadar popularitas calon. Menurutnya, kepemimpinan PAN NTB di masa depan harus sanggup mengayomi seluruh fraksi kader tanpa terjebak pada benturan kepentingan kelompok tertentu.
“Pernyataan beliau bahwa siap apabila dipercaya DPP menunjukkan bahwa yang dikedepankan adalah kesiapan menjalankan amanah, bukan sekadar mengejar jabatan,” kata Syuryadin, Jumat (7/8/2026).
Rekam jejak Haji Maman yang telah berinteraksi langsung dengan masyarakat di Dapil VI dinilai menjadi fondasi utama dalam memahami dinamika sosial-politik di Nusa Tenggara Barat. Pengalaman legislatif dan pengabdian organisasional tersebut dipandang memudahkan komunikasi politik antardaerah secara intensif.
Gagasan Pembangunan Kantor Permanen Partai
Selain agenda konsolidasi internal, GEMPAR NTB menggarisbawahi gagasan strategis yang diusung H. Muhammad Aminurlah mengenai pembangunan kantor permanen untuk DPW PAN NTB. Keberadaan gedung sekretariat mandiri dipandang sebagai simbol kesiapan infrastruktur partai dalam melayani agenda perjuangan politik jangka panjang.
“Partai politik yang ingin besar harus memiliki rumah organisasi yang representatif. Kader membutuhkan ruang untuk berkonsolidasi, berdiskusi dan menyusun strategi perjuangan. Gagasan ini patut mendapat perhatian DPP,” ujar Syuryadin, Jumat (7/8/2026).
Fasilitas permanen tersebut digagas agar berfungsi sebagai pusat kegiatan kaderisasi, pendidikan politik, serta tempat menyusun langkah-langkah strategis pemenangan partai. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kerja PAN di NTB.
Momentum Energi Baru dan Harapan Pemersatu
GEMPAR NTB mengharapkan keputusan akhir yang ditetapkan oleh DPP PAN dapat meredam dinamika internal dan memicu lahirnya dorongan energi baru. Pengambilan keputusan diharapkan dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan perpecahan baru di tubuh organisasi.
“Kami meminta DPP PAN melihat persoalan ini dengan jernih. Jangan hanya melihat siapa yang memiliki nama besar, tetapi siapa yang benar-benar memahami denyut nadi kader dan masyarakat NTB. H. Muhammad Aminurlah adalah salah satu figur yang patut dipertimbangkan,” tegas Syuryadin, Jumat (7/8/2026).
“Kami berharap keputusan DPP PAN nantinya menjadi keputusan yang menyatukan, bukan memecah. PAN NTB membutuhkan energi baru untuk menghadapi agenda politik ke depan,” tambah Syuryadin, Jumat (7/8/2026).
GEMPAR NTB memastikan dukungan moral ini tetap disampaikan dengan menjunjung tinggi seluruh aturan dan kewenangan internal DPP PAN. Harapan utama adalah melahirkan kepemimpinan yang berorientasi kerja nyata dan pengabdian.
“Kalau PAN ingin besar di NTB, maka yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu bekerja, merangkul dan membangun. Bukan sekadar duduk di kursi ketua. Kepemimpinan adalah amanah dan pengabdian,” tutur Syuryadin, Jumat (7/8/2026).
Konteks & Catatan Redaksi
Dinamika suksesi kepemimpinan DPW PAN NTB menjadi perhatian krusial menyusul pemberhentian Ketua DPW terpilih hasil Muswil VI 2025 akibat penanganan perkara hukum. Keputusan DPP PAN dalam menentukan sosok nahkoda baru di NTB akan menentukan arah konsolidasi internal, stabilitas organisasi, serta efektivitas kerja politik partai di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang kontestasi politik mendatang.
👁 703 kali dibaca
