MEDIARAKYAT.co.id – Para menteri luar negeri anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF) gagal mencapai konsensus untuk mengeluarkan pernyataan bersama menentang uji coba rudal berkemampuan nuklir Tiongkok di perairan Pasifik. Kegagalan kesepakatan dalam pertemuan tingkat menteri di Suva pada Jumat (7/8/2026) tersebut terjadi akibat penolakan dari Kiribati dan Nauru, dua negara yang bersekutu dengan Beijing.
Mayoritas negara anggota forum sebenarnya menginginkan adanya sikap tegas dan terbuka dari seluruh kawasan yang berstatus bebas nuklir untuk mengecam peluncuran rudal tersebut. Namun, sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus yang diterapkan oleh Forum Pasifik menghambat penerbitan deklarasi bersama tersebut.
Sebagian besar negara kawasan mengekspresikan kekhawatiran mendalam atas langkah militer Beijing yang menembakkan rudal ke perairan Pasifik pada bulan lalu. Kendati demikian, penentangan dari Kiribati dan Nauru membuat rancangan kecaman keras batal disahkan sebagai dokumen resmi organisasi.
Sikap Penolakan Anggota Forum
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengkritik keputusan negara-negara yang menolak rancangan konsensus tersebut. Ia menilai ada anggota kawasan yang lebih memprioritaskan keinginan mitra luar ketimbang solidaritas antaranggota Forum Kepulauan Pasifik.
“Mereka sebenarnya tidak mengemukakan alasan apa pun, selain ketidaksepakatan mereka, dan tidak ingin kami membuat pernyataan yang jelas seperti kami menentang penembakan rudal ke Pasifik,” ujar Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, Jumat (7/8/2026).
Ia menambahkan bahwa draft awal seharusnya memuat pernyataan penolakan yang tegas terhadap aktivitas uji coba senjata berbahaya di Pasifik. Hingga saat ini, pihak redaksi forum dan negara anggota masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak yang menolak draft tersebut.
Menanggapi argumen yang menyebut negara superpower lain seperti Amerika Serikat juga kerap menguji rudal berkemampuan nuklir di kawasan Pasifik, khususnya di Kepulauan Marshall, Winston Peters memberikan klasifikasi perbedaan fundamental. Ia menegaskan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Kepulauan Marshall dilaksanakan berdasar izin serta persetujuan resmi dari pemerintah negara setempat.
Usulan Perjanjian Keamanan Regional
Pertemuan Menteri Luar Negeri PIF di Suva diselenggarakan sebagai langkah krusial untuk menetapkan agenda Pertemuan Pemimpin tahunan yang dijadwalkan berlangsung di Palau pada akhir bulan ini. Salah satu poin strategis yang menjadi pusat perhatian dalam diskusi adalah proposal Kepulauan Solomon mengenai pembentukan kerangka perjanjian keamanan regional.
Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Kepulauan Solomon George Hoa’au menyoroti perlunya wadah hukum yang menyatukan seluruh skema kerja sama di kawasan. Menurutnya, instrumen keamanan Pasifik saat ini masih terfragmentasi.
“Yang masih kurang adalah adanya atap jerami yang sama di atasnya. Dan usulan perjanjian keamanan tunggal oleh Kepulauan Solomon ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan di atas nota kesepahaman regional yang sudah ada dan bersifat tidak mengikat,” kata Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Kepulauan Solomon George Hoa’au, Jumat (7/8/2026).
Konteks Geopolitik Kawasan Pasifik
Dinamika yang terjadi pada pertemuan menteri luar negeri ini mencerminkan persaingan pengaruh geopolitik yang semakin memanas di kawasan Pasifik Selatan. Keterbelahan suara di internal PIF menunjukkan bagaimana pengaruh diplomasi dan ekonomi Tiongkok berhasil mengimbangi dominasi tradisional negara-negara sekutu Barat seperti Australia dan Selandia Baru.
Uji coba rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir oleh Tiongkok di Samudra Pasifik menjadi preseden keamanan yang sangat sensitif bagi negara-negara kepulauan kecil. Kawasan ini memiliki sejarah panjang trauma radiasi nuklir akibat aktivitas pengujian militer era Perang Dingin, sehingga isu stabilitas dan pembebasan nuklir senantiasa menjadi prioritas utama.
Kegagalan menghasilkan konsensus anti-rudal ini diprediksi akan menjadi salah satu topik paling krusial yang membawa perdebatan sengit dalam Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik di Palau mendatang. Ketangguhan prinsip konsensus PIF kini diuji di tengah tekanan tarik-menarik kepentingan kekuatan besar dunia.
👁 367 kali dibaca
