MEDIARAKYAT.co.id – Pengurus Yayasan Sabilullarasyad Nahdlatul Wathan (NW) Barabali di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, diduga memotong bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) milik siswa kurang mampu sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000 per orang dengan dalih penarikan dana amal jariyah.
Praktik dugaan pemotongan bantuan sosial pendidikan tahun anggaran 2025 tersebut terungkap dari bukti rekaman video serta catatan pembukuan internal lembaga. Berdasarkan rincian dokumen yang beredar, nominal potongan untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) bervariasi antara Rp150.000 sampai Rp200.000 per siswa. Sementara itu, untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA), potongan yang tercatat mencapai Rp300.000 per penerima manfaat.
Padahal, alokasi dana pip seharusnya disalurkan penuh dan dapat ditarik langsung oleh penerima manfaat melalui rekening masing-masing peserta didik. Adanya dugaan penarikan kembali dana tersebut memicu gejolak internal hingga berdampak pada perombakan struktur kepengurusan di tingkat yayasan.
Ketua Pembina Yayasan Sabilullarasyad NW Barabali yang baru, H.M Darmawan Maklum, membenarkan adanya polemik pemotongan dana PIP yang mencuat saat forum musyawarah perombakan jajaran pengurus.
“Saya kaget, waktu musyawarah perombakan kepengurusan, terkuak polemik atas dugaan pemotongan dana PIP,” kata H.M Darmawan Maklum, Rabu (5/8/2026).
Darmawan menjelaskan bahwa pergantian kepengurusan dilakukan secara mufakat dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) struktur baru pada tahun 2026. Ia menegaskan tidak mengetahui secara detail teknis penyaluran maupun penarikan dana pada tahun-tahun sebelumnya karena hal itu merupakan tanggung jawab jajaran pengurus lama. Kepengurusan pembina sebelumnya diampu oleh almarhum Jumrah, sedangkan posisi ketua pengurus dipegang oleh Muslim.
Klarifikasi Pihak Pengurus Yayasan
Di sisi lain, mantan Ketua Pengurus Yayasan Sabilullarasyad NW Barabali, Muslim, membantah tuduhan adanya pemotongan dana bantuan sosial siswa secara langsung dari rekening penerima PIP.
“Kalau dari saya, tidak pernah ada pemotongan dana PIP,” ujar Muslim, Kamis (6/8/2026).
Muslim, yang saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan posisi Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram, mengklaim masih mengemban jabatan sebagai ketua pengurus yayasan. Ia menerangkan bahwa pihak yayasan memang sempat mengumpulkan orang tua murid sekitar satu bulan sebelum pencairan dana untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi salah sangka.
Menurut keterangannya, setiap siswa di bawah naungan yayasan memiliki kewajiban pembayaran uang pembangunan sebesar Rp300.000 yang disepakati saat awal masuk sekolah. Pihaknya membantah memotong langsung dana PIP, melainkan memberikan kelonggaran bagi wali murid yang ingin melunasi kewajiban tunggakan uang pembangunan secara sukarela jika mendapatkan rezeki dari pencairan bantuan tersebut.
“Tapi kita tidak pernah minta dari sana. Nanti pas tamat sekolah atau kapan ada kelonggaran. Bahkan sampai sekarang banyak yang belum membayar, sehingga malu ambil ijazahnya,” lanjut Muslim.
Catatan Redaksi dan Konteks Masalah
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas pemerintah yang dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap mendapatkan akses pendidikan hingga tamat menengah. Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial pendidikan, dana PIP wajib disalurkan secara utuh ke rekening siswa penerima tanpa dibebani pemotongan oleh pihak mana pun dengan alasan apa pun.
Penanganan dan transparansi penyaluran bantuan di tingkat satuan pendidikan sangat krusial untuk memastikan hak-hak siswa berpenghasilan rendah terlindungi secara maksimal. Dugaan praktik penarikan dana bantuan untuk menutup pembiayaan lain di lingkungan sekolah berpotensi mencederai iklim pendidikan serta melanggar regulasi pengelolaan bantuan pemerintah.
👁 556 kali dibaca
