MEDIARAKYAT.co.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Nahdlatul Ulama (NU) tetap memiliki pengaruh politik yang sangat kuat meskipun tidak menjadikan partai politik sebagai kendaraan organisasi. Pandangan tersebut disampaikan saat membahas posisi NU dalam politik nasional di tengah momentum persiapan pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Jombang. Menurutnya, politik tidak selalu berarti perebutan kekuasaan praktis melalui partai politik, melainkan dapat dijalankan melalui jalur moral dan kebangsaan.
Dalam pandangannya, organisasi keagamaan tersebut dapat terus menjalankan peran politik kebangsaan dan politik aspiratif dengan cara memengaruhi serta mengawal arah kebijakan pemerintah. Peran strategis ini disebut sebagai high politics, yaitu sebuah kekuatan moral dan sosial yang difungsikan untuk mengawasi penyelenggaraan negara tanpa harus terikat pada kepentingan partisan tertentu.
Kekuatan Aspiratif dan Fungsi Pengawasan Pemerintah
Kekuatan aspiratif yang dimiliki organisasi dinilai mampu memberikan tekanan sosial dan politik yang signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Apabila pemerintah dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, organisasi tersebut memiliki kapasitas moral untuk mengambil sikap tegas yang berdampak luas bagi publik.
“Kalau pemberantasan korupsi tidak sungguh-sungguh, NU bisa mengambil sikap yang berdampak besar,” ujar mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Minggu (6/9/2026).
Posisi yang independen justru dinilai memberikan ruang yang lebih luas dan leluasa bagi organisasi untuk menyampaikan kritik secara objektif. Dengan tidak terlibat dalam politik praktis, pengawalan terhadap kebijakan publik serta perjuangan untuk keadilan dan kepentingan masyarakat dapat dilakukan secara lebih murni.
Menjaga Khittah dan Jarak dengan Partai Politik
Pentingnya menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik menjadi poin utama yang digarisbawahi. Sebuah organisasi kemasyarakatan tidak harus menjadi bagian dari kekuatan partisan untuk tetap memiliki pengaruh besar dan diperhitungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Langkah nonpartisan tersebut dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Khittah NU. Politik tetap dapat dijalankan dalam koridor kebangsaan, namun bukan dalam wujud perebutan kekuasaan politik praktis melalui wadah organisasi.
Melalui kedudukan tersebut, organisasi dapat konsisten menjadi kekuatan moral dan sosial yang aktif mengawasi pemerintah. Aspirasi masyarakat dapat terus disuarakan secara terbuka tanpa perlu mengubah fungsi organisasi menjadi kendaraan politik praktis.
Konteks dan Catatan Redaksi
Dinamika mengenai peran politik organisasi keagamaan senantiasa menjadi isu penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Latar belakang penegasan politik kebangsaan ini krusial untuk menjaga agar elemen masyarakat sipil tetap independen dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Keberadaan kekuatan moral nonpartisan sangat dibutuhkan guna memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta agenda pemberantasan korupsi berjalan berkesinambungan. Dampak jangka panjang dari konsistensi sikap ini adalah kuatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kekuasaan demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
👁 617 kali dibaca
