MEDIARAKYAT.co.id – Dewan Pertimbangan Panitia Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Provinsi Riau Bagian Pesisir Sanusi menegaskan pemekaran Riau Pesisir harus dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di jalur Selat Malaka pada Rabu (26/8/2026). Langkah tersebut dinilai krusial agar kawasan hasil pemekaran ini tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menjadi investasi produktif bagi perekonomian nasional.
Wilayah Riau Pesisir yang mencakup Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Dumai, dan Kepulauan Meranti dinilai telah memiliki fondasi ekonomi historis yang kuat dari sektor maritim, perdagangan, perkebunan, hingga sumber daya alam. Bengkalis sejak lama dikenal sebagai bandar niaga, Siak sebagai pusat perdagangan maritim, Rokan Hilir unggul di sektor perikanan Bagansiapiapi, Dumai tumbuh menjadi kota industri dan pelabuhan, sedangkan Kepulauan Meranti mengandalkan komoditas sagu, kelapa, serta hasil laut.
Tantangan utama saat ini adalah mengkonsolidasikan seluruh potensi tersebut agar terintegrasi sebagai satu kawasan ekonomi yang solid tanpa harus membangun identitas dari nol.
Pelajaran dari Banten dan Kepulauan Riau
Pengembangan Riau Pesisir merujuk pada pengalaman Provinsi Banten dan Kepulauan Riau yang terbukti mampu menekan ketergantungan fiskal pascapemekaran. Badan Pusat Statistik mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Banten pada 2025 mencapai Rp936,20 triliun dengan pertumbuhan 5,37 persen. Dari total APBD murni Banten 2025 sebesar Rp10,50 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp6,93 triliun, sementara transfer pusat berada di angka Rp3,56 triliun.
Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan PAD sebesar Rp1,90 triliun dari total pendapatan APBD Rp3,91 triliun pada 2025, dengan kontribusi subsektor industri barang logam, komputer, optik, dan listrik mencapai nilai tambah Rp104,84 triliun.
“Pemekaran memang membutuhkan investasi pada tahap awal, tetapi daerah baru harus sejak awal merancang mesin ekonomi yang mampu memperbesar PAD, menyerap tenaga kerja, dan menarik investasi,” kata Dewan Pertimbangan Panitia Pembentukan DOB Riau Pesisir Sanusi, Rabu (26/8/2026).
Lima Mesin Ekonomi Riau Pesisir
Sanusi memaparkan lima sektor utama yang dapat dijadikan pilar perekonomian Riau Pesisir. Sektor pertama adalah industri pengolahan dan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, hasil laut, sagu, dan migas. Berdasarkan data BPS, PDRB Kota Dumai pada 2025 mencapai Rp32,59 triliun dengan industri pengolahan menyumbang 61,79 persen atau Rp20,14 triliun. Dumai juga mengusulkan Kawasan Industri Selinsing seluas 350 hektare yang diproyeksikan menyerap 12.000 tenaga kerja langsung dan 30.000 tenaga kerja tidak langsung.
Sektor kedua fokus pada daya tarik investasi dan kawasan industri terpadu. Realisasi investasi Provinsi Riau hingga triwulan III 2025 mencapai Rp55,89 triliun secara akumulatif. Dumai menyumbang Rp3,9 triliun, Siak Rp3,3 triliun, dan Rokan Hilir Rp2,5 triliun pada triwulan III 2025, di mana investasi hilirisasi secara total menyentuh Rp10,95 triliun.
Pilar ketiga hingga kelima meliputi pengembangan ekonomi maritim terpadu, pemanfaatan strategis jalur pelabuhan dan logistik Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, serta optimalisasi pariwisata berbasis budaya Melayu dan ekonomi kreatif.
Dorong Pemekaran Produktif bagi Ekonomi Nasional
Pendanaan awal dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan konektivitas harus difokuskan pada pemekaran yang bersifat produktif. Pemekaran produktif ditandai dengan munculnya kawasan industri, pelabuhan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan PAD, bukan sekadar penambahan kantor atau biaya operasional aparatur.
Pemekaran Riau Pesisir diposisikan sebagai strategi investasi negara untuk memperkuat perekonomian nasional di luar Pulau Jawa. Melalui optimalisasi sektor maritim, hilirisasi perkebunan, serta pemanfaatan posisi geopolitik di Selat Malaka, kawasan ini ditargetkan bertransformasi dari daerah penerima anggaran menjadi penyumbang kapasitas fiskal nasional.
👁 307 kali dibaca
