MEDIARAKYAT.co.id – Pimpinan Kongres West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) menetapkan pembenahan struktur organisasi secara menyeluruh serta merestrukturisasi jajaran kepemimpinan di tengah situasi penundaan Kongres Tingkat Tinggi (KTT) III. Keputusan konstitusional tersebut diambil untuk merespons kevakuman kepemimpinan dan menghidupkan kembali arah perjuangan organisasi di tingkat domestik maupun internasional.
Langkah pembenahan ini dilatarbelakangi oleh penundaan pelaksanaan KTT III WPNCL yang semula dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2024 hingga mundur ke Juli 2026. Karena dinamika tersebut tidak membawa kemajuan signifikan, pimpinan kongres mengambil tindakan tegas dalam kondisi force majeure untuk menyelamatkan roda organisasi.
Restrukturisasi Kepemimpinan Eksekutif WPNCL
Melalui Keputusan Kongres yang ditetapkan pada 17 Juli 2026 di Vanimo, Provinsi West Sepik, Papua New Guinea (PNG), pimpinan kongres secara resmi memilih dan mengangkat Konstantinopel Ruhukail sebagai Ketua Eksekutif WPNCL yang baru. Pengangkatan ini dilakukan untuk menggantikan Manase Tabuni dari posisi Ketua Eksekutif antar waktu periode 2023-2024.
Ketua Eksekutif yang baru dilantik diberikan mandat penuh untuk segera menjalankan Program Prioritas Organisasi sesuai dengan Road Map WPNCL yang telah dirancang. Selain itu, pimpinan eksekutif ditugaskan untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres dan Rapat Kerja (Raker) guna membenahkan struktur serta program kerja organisasi secara menyeluruh.
Pernyataan Resmi Pimpinan Kongres WPNCL
“Bahwa situasi di Tanah Air West Papua telah menjadi darurat kemanusian, akibat tindakan militerisme kolonial Indonesia dan ekspansi kekuatan kolonial Indonesia di berbagai sektor oleh aktor militer dan sipil, sehingga menyebabkan terjadinya Genosida, Etnosida dan Ekosida,” tulis Pimpinan Kongres West Papua National Coalition for Liberation, Mayjend Nokolaus Ipo Hau dalam siaran pers resminya, Minggu (9/8/2026).
Mayjend Nokolaus Ipo Hau menegaskan bahwa keputusan ini berlandaskan aturan dasar (Bylaw) organisasi demi merespons kondisi darurat dan kevakuman yang terjadi. “Kevakuman kepemimpinan eksekutif West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan situasi darurat kemanusiaan serta kerusakan terhadap lingkungan hidup di West Papua, dan berdasarkan Bylaw, Kongres mengeluarkan Keputusan Kongres dalam rangka menghidupkan kembali Perjuangan dan Organisasi,” ujar Pimpinan Kongres WPNCL Mayjend Nokolaus Ipo Hau, Minggu (9/8/2026).
Diplomasi Regional dan Evaluasi ULMWP
Dalam komunike resmi tersebut, WPNCL juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan internasional di kawasan Pasifik. WPNCL menyambut baik desakan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Walle, yang disampaikan di Melanesian House Papua New Guinea (PNG), agar Pemerintah Indonesia mau membuka ruang dialog dengan masyarakat West Papua.
Selain itu, WPNCL menyatakan dukungan penuh terhadap resolusi Pasifik dan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang telah disampaikan oleh Delegasi Sekretariat MSG kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi tersebut disampaikan pada sesi ke-19 Sidang Mekanisme Ahli Untuk Masyarakat Pribumi (EMRIP) di Geneva, yang mendesak kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB sesuai mandat Komunike Forum Kepulauan Pasifik (PIF) Agustus 2019 dan Komunike Pimpinan MSG Agustus 2023.
Di sisi lain, WPNCL menegaskan posisi politiknya terhadap wadah koalisi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Sebagai salah satu pilar deklarator, WPNCL menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap Deklarasi Saralana yang dicetuskan pada 6 Desember 2014. Langkah ini diambil karena WPNCL menilai ULMWP saat ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan semangat awal pendiriannya.
Sebagai catatan sejarah, WPNCL pertama kali dideklarasikan pada 1 Desember 2005 di Yambi, Lae, Papua New Guinea. Adapun struktur formal koalisi ini dibentuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi I di Port Vila, Republik Vanuatu, pada 11 April 2008 yang melibatkan 29 organisasi.
Konteks dan Catatan Redaksi
Keputusan restrukturisasi yang diambil oleh pimpinan Kongres WPNCL menjadi momentum penting dalam peta konsolidasi organisasi koalisi ini. Mengingat peran WPNCL sebagai salah satu organisasi pendiri ULMWP, peninjauan ulang terhadap Deklarasi Saralana 2014 memperlihatkan adanya pergeseran dinamika internal dalam gerakan diplomasi regional di kawasan Pasifik.
Langkah penunjukan kepemimpinan eksekutif baru di Vanimo PNG ini menjadi krusial untuk menentukan arah kebijakan WPNCL ke depan. Keberhasilan kepengurusan baru di bawah Konstantinopel Ruhukail dalam menyusun program prioritas dan menggelar Kongres mendatang akan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan agenda organisasi di tingkat internasional maupun lokal.
👁 737 kali dibaca
