MEDIARAKYAT.co.id – Pemerhati Hukum dan Kontrol Sosial Budi Rizkiyanto mendesak jajaran Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memeriksa Komandan Subdetasemen Polisi Militer (Dansubdenpom) Sragen Kapten CPM Saryanto terkait dugaan pelanggaran hukum militer pada Sabtu (15/8/2026). Desakan tersebut disampaikan guna menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang dan penanganan hukum di kawasan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Budi Rizkiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah laporan pengaduan masyarakat disinyalir mengalami keterlambatan penanganan atau tidak diproses secara optimal. Selain masalah penanganan laporan, terdapat pula isu mengenai dugaan perlindungan terhadap pihak tertentu, dugaan tindakan pengeroyokan, hingga dugaan praktik pungutan liar yang melibatkan wewenang jabatan serta sarana kedinasan.
Rangkaian tuduhan tersebut dinilai perlu diuji secara menyeluruh dan independen agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Penilaian hukum disarankan merujuk pada regulasi yang berlaku bagi prajurit militer, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum Militer
“Pangkat bukan tameng, jabatan bukan kekebalan, dan seragam bukan alasan seseorang bebas dari pemeriksaan hukum. Jika tidak terbukti, nyatakan tidak terbukti. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa perlakuan istimewa,” ujar Pemerhati Hukum dan Kontrol Sosial Budi Rizkiyanto, Sabtu (15/8/2026).
Budi menekankan bahwa tuntutan pemeriksaan terhadap oknum pejabat militer tidak boleh diartikan sebagai bentuk serangan terhadap institusi TNI secara keseluruhan. “Pemeriksaan terhadap oknum sama sekali bukan serangan terhadap institusi TNI. Sebaliknya, penegakan hukum yang tegas merupakan bagian penting dari upaya menjaga kehormatan, disiplin, dan marwah TNI di mata publik,” ujar Budi Rizkiyanto, Sabtu (15/8/2026).
Desakan Evaluasi Kepada Puspom TNI dan DPR RI
Pihak pemantau hukum mendorong Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Puspomad, hingga Pomdam IV/Diponegoro untuk segera turun tangan menelusuri kronologi penanganan perkara. Langkah audit penanganan kasus ini mencakup pemeriksaan berkas laporan pengaduan masyarakat, klarifikasi pihak-pihak terkait, hingga pemeriksaan atas potensi dugaan aliran dana apabila ditemukan bukti awal yang sah.
Selain pembenahan dan pemeriksaan internal di jajaran penegak hukum militer, Komisi I DPR RI juga diminta untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif. Pengawasan parlemen dianggap krusial untuk menjamin agar seluruh proses hukum di lingkungan militer berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak tertentu.
“Saya tidak meminta siapa pun dihukum tanpa pembuktian hukum yang sah. Negara harus hadir untuk membuktikan kebenaran. Kalau tidak terbukti, bersihkan namanya. Kalau terbukti, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Budi Rizkiyanto, Sabtu (15/8/2026).
Catatan Redaksi dan Konteks Hukum
Penegakan hukum dan disiplin militer di Indonesia merupakan sarana utama untuk menjaga kepatuhan prajurit terhadap sumpah prajurit dan tata tertib hukum nasional. Kasus yang melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum militer di daerah selalu menarik perhatian publik karena berkaitan langsung dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi pemeriksaan institusional oleh jajaran Puspom TNI dan Pomdam IV/Diponegoro menjadi krusial untuk membuktikan independensi peradilan militer.
Proses verifikasi yang adil dan terbuka tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran pidana dan disiplin, tetapi juga berperan penting dalam memulihkan nama baik pejabat terperiksa apabila dugaan tersebut tidak terbukti. Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sebagai benteng pertahanan negara yang taat pada hukum.
👁 210 kali dibaca
